BATAM, KENCANA NEWS. COM
Kedatangan Mentri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/ Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ( BP2MI ) Abdul Kadir Karding ke Batam menuai kecaman dari seorang warga Batam yang juga penggiat LSM LIAR.
Aksa Hallatu, pendiri LSM Lingkaran Amanat Rakyat ( LIAR ) kepada media ini mengatakan bahwa ikwal kejadian tersebut terjadi pada saat dirinya ingin menanyakan mengenai solusi yang terbaik dalam konteks penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang ( TPPO ) yang kerap terjadi khususnya di Kota Batam.
Namun bukannya menjawab pertanyaan, malah Abdul Kadir balik bertanya ” Kamu wartawan atau tidak , “
” Tidak pak, ” spontan Aksa menjawab pertanyaan.
Mendegar jawaban tersebut Mentri tersebut tidak mengindahkan lalu beranjak pergi begitu saja dan berjalan bersama rombongan.
Disebutkannya,bahwa saat itu dirinya hanya bisa diam dan terpana melihat sikap acuh yang dipertontonkan oleh menteri tersebut diruang publik.
Hal ini terjadi di Pelabuhan International Fery Terminal Batam Center, Batam Kepri, Kamis ( 24/4/2025 ).
Saat itu Mentri Perlindungan Pekerja Indoneaia tersebut datang ke pelabuhan untuk melihat langsung kesiapan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ( BP3MI ) yang ada di pelabuhan tersebut.
Terkait hal tersebut Aksa menilai kebebasannya untuk bertanya terhalangi oleh status dan pekerjaan.
” Saya adalah warga negara Indonesia.Salahkah saya bila ingin bertanya dan ingin menyampaikan sebuah kegelisahan terhadap aktifitas TPPO yang selalu di kaitkan dengan Batam, ” ujarnya bertanya.
” Batam ini kotaku. Aku sayang Batam. Aku tidak mau kotaku ini ternodai oleh hal hal negatif. TPPO itu kejahatan kemanusiaan yang harus di berantas, ” tambahnya lagi.
Dikatakannya, kalau ada kasus TPPO yang terungkap di Pelabuhan International di Batam hanya ada dua lembaga yang sering dikait kaitkan dengan hal itu yakni pihak kepolisian dan imigrasi.
” Jadi keberadaan BP2MI disini itu untuk apa ?, ” sebutnya.
Dampaknya, saat ini banyak orang perorangan yang ingin mencari rezeki di negara lain dengan cara dan mau sendiri akhirnya terhalangi dan tidak dapat berangkat karena diduga dan dicurigai terkait TPPO.
” Kasihan mereka.Mereka itu juga manusia yang masih punya banyak kebutuhan seperti untuk biaya pendidikan anak anaknya.
Mereka pahlawan devisa yang terpaksa cari kerja di negri orang karena pemerintah belum mampu membuka lapangan kerja buat mereka.Janganlah persulit mereka untuk mencari nafkah, ” terangnya.
Dalam kesempatan itu, Aksa meminta agar Presiden Prabowa Subianto mengevaluasi kembali figur dan juga kinerja mentri ini.
” Dia gak pantas menjabat sebagai mentri.
Ganti saja dengan sosok yang humanis dan yang mau memperlakukan, mendengarkan keluhan dan jeritan hati rakyatnya.Rakyat itu lebih tahu mengenai apa yang dialaminya, ” pungkasnya.
( Marlon Pransen )
