BATAM, KENCANA NEWS.COM – Polda Kepri kembali berhasil mengungkap kasus perdagangan orang.Kali ini polisi berhasil membongkar tiga kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural.
Selain menyelamatkan 30 orang sebagai korban dan polisi menetapkan enam orang sebagai tersangka.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepri, AKBP Suyono, menjelaskan kasus pertama melibatkan 13 laki-laki yang dijanjikan pekerjaan sebagai blaster painter atau tenaga pengecatan modul di Singapura.
Para korban dijanjikan upah sebesar 5 dolar Singapura per jam dan uang makan 10 dolar Singapura per hari. Namun, proses perekrutan dan pemberangkatan mereka diduga tidak memenuhi ketentuan penempatan PMI.
“Para korban dijanjikan upah 5 dolar Singapura per jam dan uang makan 10 dolar Singapura per hari. Namun, proses pengurusan keberangkatan mereka diduga tidak memenuhi persyaratan sebagai PMI,” kata Suyono dalam konferensi pers di Mapolda Kepri, Kamis (29/10/2026).
Dalam perkara pertama ini, polisi menetapkan HM alias A sebagai tersangka. Ia diduga berperan mengurus keberangkatan para calon pekerja ke Singapura melalui jalur nonprosedural.
Kasus kedua berkaitan dengan dugaan pengiriman 16 warga negara Indonesia (WNI) ke Malaysia menggunakan speedboat. Dalam rombongan tersebut, seorang bayi turut dibawa dalam perjalanan.
Polisi menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni AN, FH, JN, dan SW. Keempatnya diduga memiliki peran berbeda dalam proses pengiriman calon pekerja, mulai dari anak buah kapal (ABK), pengurusan calon PMI, hingga koordinasi keberangkatan.
Sebanyak empat orang ditetapkan sebagai tersangka. Masing-masing memiliki peran dalam proses pengiriman calon pekerja tersebut.
Sementara itu, kasus ketiga melibatkan seorang perempuan yang diduga direkrut untuk bekerja di Malaysia tanpa melalui prosedur penempatan PMI yang berlaku.
Dalam perkara ini, polisi menetapkan RF sebagai tersangka. Ia diduga menawarkan pekerjaan kepada korban sekaligus mengurus tempat penampungan dan proses keberangkatannya ke Malaysia.
Dengan demikian, dari tiga perkara yang diungkap, polisi menetapkan enam tersangka yang diduga terlibat dalam jaringan perekrutan dan pengiriman PMI secara nonprosedural.
Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Nona Pricillia Ohei, mengatakan seluruh tersangka telah diamankan dan menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan.
Penyidik menjerat para tersangka menggunakan sejumlah ketentuan hukum, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Pasal yang diterapkan antara lain Pasal 81 juncto Pasal 69, Pasal 83 juncto Pasal 68, dan Pasal 86 huruf c juncto Pasal 72 huruf c UU Pelindungan PMI.
Penyidik juga menerapkan Pasal 457 juncto Pasal 20 huruf c KUHP serta Pasal 4 juncto Pasal 10 UU TPPO.
“Para tersangka terancam pidana penjara 10 hingga 15 tahun sesuai ketentuan pasal yang diterapkan,” ujarnya.
( RED )
